Saran FIFA untuk Sepak Bola Indonesia

Wakil Presiden FIFA, Pangeran Ali bin al-Hussein, berharap agar PSSI bisa segera menyelesaikan berbagai konflik sepak bola Indonesia. Menurut pria asal Jordania itu, sepak bola seharusnya dijauhkan dari politik agar proses keberlangsungan olahraga tersebut bisa berjalan dengan baik.

Wakil Presiden FIFA, Pangeran Ali bin al-Hussein.
Wakil Presiden FIFA, Pangeran Ali bin al-Hussein.

Hal itu diungkapkan Pangeran Ali menanggapi keputusan FIFA yang memperpanjang deadline kepada PSSI untuk menyelesaikan sejumlah masalah sepak bola Indonesia hingga 30 Maret 2013. Kini, penyelesaian konflik itu telah dilimpahkan kepada Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).

"FIFA memutuskan untuk memberikan PSSI perpanjangan (deadline) dan kami harap ada hasil terbaik demi kepentingan sepak bola Indonesia," tulis Pangeran Ali dalam akun Twitter-nya.


"Sangat penting bagi kita untuk menyingkirkan politik dari permainan (sepak bola)," ujarnya kemudian.

PSSI dan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) hingga saat ini masih terus bersiteru sehingga sepak bola Indonesia semakin tidak jelas arahnya. Sejumlah pihak menilai, perseteruan itu bukan murni karena urusan sepak bola, melainkan karena ada unsur permainan politik dari beberapa pengusaha besar Indonesia.

Pemerintah pun telah membentuk tim task force untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Namun, kehadiran tim yang diketuai Rita Subowo yang beranggotakan Agum Gumelar, Tono Suratman, Djoko Pekik, dan Yuli Mumpuni itu pun kerap mendapat kritik karena dinilai kurang tegas.

Pemerintah dinilai bisa menggunakan wewenangnya yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional No 3 Tahun 2005 untuk menyelesaikan dualisme kompetisi maupun organisasi sepak bola Indonesia. Salah satu caranya adalah membubarkan salah satu organisasi dan kemudian menyatukan klub-klub dalam satu wadah yang diakui FIFA.

Namun, salah satu anggota task force, Djoko Pekik, menyatakan, pemerintah tidak bisa begitu saja membubarkan KPSI, yang selama ini dianggap sebagai organisasi tidak resmi. Pasalnya, pemerintah, kata dia, menilai organisasi pimpinan La Nyalla Mattalitti tersebut mendapat dukungan dari sebagian besar pemilik suara (voters) yang sah di Kongres Solo.



Sumber : Kompas

0 comments:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More